Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa dan Negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh masyarakat di semua golongan, bahkan narkoba ini perkembangannya sudah merambah ke segala tempat bahkan telah sampai di sekolah – sekolah baik SD,SLTP, SLTA dan juga di perguruan tingi. Kalau kondisi ini berlanjut akibatnya adalah menurunnya kualitas generasi muda yang berarti akan mengurangi asset bangsa.
Memberantas peredaran narkoba di Indonesia memerlukan ekstra kerja keras. Sindikat jaringan narkoba baik nasional maupun internasional yang sistematis menyebarkan narkoba terus mencari kelengahan petugas hingga bisa berhasil memberikan pukulan telak alias meloloskan barang haram.
Masalah narkoba sendiri merupakan tanggung jawab semua pihak. Sehingga, dibutuhkan tekad dan partisipsi aktif masyarakat untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
Presiden memerintahkan untuk berperang melawan narkoba. bersama-sama mengeroyok pelaku tindak kejahatan narkoba, jangan sampai lengah dan perketat pengawasan lalu lintas para gembong narkotika.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2018 pada 28 Agustus 2018. Inpres ini mengatur tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika (P4GN) 2018-2019 Tingkat Kementerian/Lembaga (K/L).
Inpres ini menuntut semua lembaga dan kementerian, bahkan sampai pada tingkat kabupaten dan kota, agar peduli pada upaya P4GN di mana BNN berperan sebagai institusi koordinator utama. Keberadaan Inpres ini menjadi landasan baru bagi kementerian dan lembaga untuk saling bersinergi lebih optimal dalam pemberantasan narkotika
